Sumber : edukasi.kompasiana.com
Pendidikan di Indonesia sudah dianggap penting. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Daoed Joesoef (doktor lulusan Perancis) tanggal 23 Oktober 2011 mengatakan ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikan. Tidak heran dalam UUD 1945 disebutkan dengan jelas anggaran pusat dan daerah harus dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20%. Angka itu sebenarnya merupakan salah satu pandangan di Majelis Umum PBB yang menyebutkan apa arti komitmen tinggi kalau tidak diwujudkan dalam bidang anggaran.
Tapi apakah alokasi anggaran yang cukup besar itu sudah dapat memenuhi keinginan masyarakat? Dengan Ujian Nasional apakah hakekat pendidikan itu sudah tercapai? Ujian Nasional diadakan agar ada patokan bahwa pendidikan di seluruh Indonesia sama. Artinya lulusan sekolah di Calang, Suka Makmue, Meureudu, Lahomi, Lotu, Parit Malintang, Arosuka, Manna, Curup, Tembilahan, Rengat, Tarempa, Daik, Siulak, Sengeti, Kajen, Slawi, Ciruas, Kanigoro, Kepanjen, Ngabang, Nanga Pinoh, Kuala Kurun, Siborong-borong, Pangururan, Amuntai, Sendawar, Tigi, Waris, Enarotali, Anggi, Liwa, Menggala, Waisai, Namlea, Tutuyan, Ampana, Unaaha, Kraksaan, dan Baa (hmmmmmm……itu hanya nama sebagain dari ibu kota kabupaten di Indonesia) kurang lebih sama pengetahuan dan kemampuannya dengan lulusan sekolah di Jakarta, Medan, Palembang, Denpasar, Semarang, Surabaya, Pontianak, Makassar, Ambon, dan Jayapura.
Namun peristiwa yang dialami siswa SMAN 15 di Medan (Gita Saraswati) yang sering juara kelas namun sempat dinyatakan mendapatkan nilai Ujian Nasional 0,87 untuk pelajaran Bahasa Indonesia, menunjukkan Ujian Nasional belum dilakukan dengan baik (walaupun sudah berkali-kali diselenggarakan). Awalnya tidak mendapatkan penjelasan yang baik. Namun karena diangkat media, akhirnya dinyatakan lulus oleh Kemendikbud karena setelah sang siswa menanyakan nasibnya (karena hanya dia sendiri yang tidak lulus dari sekolah itu), maka Kemendikbud di Jakarta segera memeriksa hasil ujiannya dan ternyata nilainya untuk Bahasa Indonesia sebenarnya 7,8 namun terdapat kesalahan penginputan nilai sehingga yang tertera 0,87.
Walaupun akhirnya siswa yang bersangkutan dan orang tuanya senang, namun kasus ini tidak boleh dianggap remeh. Kebetulan saja sang siswa juara kelas sehingga menimbulkan pertanyaan ketika mendapat nilai 0,87; bagaimana kalau terdapat kesalahan penginputan antara 6,79 menjadi 9,79 atau sebaliknya? Mungkin orang tidak akan mempertanyakan, namun akan menggambarkan keadaan yang tidak sesungguhnya.
Apalagi ternyata kasus ini bukan satu-satunya kekeliruan dalam Ujian Nasional yang terjadi. Seorang siswa SMA di Tangerang nilai matematika untuk ujian nasionalnya tidak muncul sehingga sang siswa stres dan murung terus karena belum mendapat jawaban walaupun sudah bertanya kepada pihak sekolah dan Diknas Kabupaten Tangerang.
Indonesia yang akan menggunakan nuklir sebagai salah satu alternatif energi dan akan membangun jalan menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera (yang memerlukan ketelitian sangat tinggi), seharusnya tidak perlu lagi melakukan kesalahan seperti itu. Semakin kita tidak membiarkan kekeliruan kecil, akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara kita. Namun kalau terlalu memaklumi kekeliruan-kekeliruan seperti ini, maka masyarakat akan sulit memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Semoga untuk ujian nasional tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang dapat ditemukan cara yang baik yang tidak memungkinkan lagi kekeliruan penginputan nilai seperti dalam kasus di atas.
Kemendikbud harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan Ujian Nasional perlu dievaluasi agar benar-benar bermanfaat dan tahun depan tidak trulang lagi kekeliruan yang terjadi, termasuk kesalahan memasukkan nilai ujian. Penggunaan anggaran yang besar juga harus dievaluasi agar benar-benar digunakan sesuai harapan masyarakat, bukan digunakan oleh oknum untuk memerkaya diri.
Di bidang pertanian, pendidikan bisa membantu para petani kita agar dapat hidup lebih baik. Jangan sampai cara bertani dan masalah yang dihadapi sama dari zaman dulu kala, tanpa ada pengembangan. Di bidang peternakan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, penegakan hukum, ekonomi, kedokteran, dll pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat hidup lebih baik dan lebih sejahtera.
Pendidikan juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kebutuhannya. Kalau kita kunjungi kota-kota kecil di Australia, Jepang, Selandia Baru, AS dan Eropa pasti bisa minum air secara langsung tanpa dimasak. Itulah artinya air bersih bagi mereka; sambil mandi, boleh langsung minum air. Tapi di Indonesia, di Jakarta pun tidak hisa langsung diminum, harus dimasak dulu. Pejabat kita yang ahli mengatakan bahwa orang Indonesia bisa membuat air bersih seperti itu dan anggarannya pun ada kalau mau. Tapi karena belum menjadi prioritas, maka tidak dikerjakan. Kenapa tidak dijadikan prioritas? Karena masyarakat tidak menganggapnya sebagai kebutuhan.
Pendidikan seharusnya bisa menolong masyarakat untuk mempunyai pemahaman bahwa anggaran untuk membangun jembatan dari Sumatra ke Jawa lebih baik digunakan untuk menyediakan air bersih yang bisa langsung diminum oleh 240 juta masyarakat Indonesia di mana pun.
Pendidikan juga seharusnya bisa menolong orang untuk bisa menyampaikan pandangannya dengan baik dan bagaimana menghadapi lawan bicara yang berbeda pandangan dan dapat menghindari perbuatan yang merugikan orang lain.
Dengan berbagai pengalaman menyelengggarakan ujian nasional, maka Mendikbud M Nuh yang baru saja mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, perlu bersikap tegas agar Ujian Nasional tahun 2014 tidak boleh ada lagi kekeliruan seperti yang terjadi selama ini. Mulai sekarang harus dievaluasi dan diambil langkah-langkah perbaikan, jangan mendekati hari H baru diadakan persiapan.
Sumber : edukasi.kompasiana.com
Pendidikan di Indonesia sudah dianggap penting. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Daoed Joesoef (doktor lulusan Perancis) tanggal 23 Oktober 2011 mengatakan ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikan. Tidak heran dalam UUD 1945 disebutkan dengan jelas anggaran pusat dan daerah harus dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20%. Angka itu sebenarnya merupakan salah satu pandangan di Majelis Umum PBB yang menyebutkan apa arti komitmen tinggi kalau tidak diwujudkan dalam bidang anggaran.
Tapi apakah alokasi anggaran yang cukup besar itu sudah dapat memenuhi keinginan masyarakat? Dengan Ujian Nasional apakah hakekat pendidikan itu sudah tercapai? Ujian Nasional diadakan agar ada patokan bahwa pendidikan di seluruh Indonesia sama. Artinya lulusan sekolah di Calang, Suka Makmue, Meureudu, Lahomi, Lotu, Parit Malintang, Arosuka, Manna, Curup, Tembilahan, Rengat, Tarempa, Daik, Siulak, Sengeti, Kajen, Slawi, Ciruas, Kanigoro, Kepanjen, Ngabang, Nanga Pinoh, Kuala Kurun, Siborong-borong, Pangururan, Amuntai, Sendawar, Tigi, Waris, Enarotali, Anggi, Liwa, Menggala, Waisai, Namlea, Tutuyan, Ampana, Unaaha, Kraksaan, dan Baa (hmmmmmm……itu hanya nama sebagain dari ibu kota kabupaten di Indonesia) kurang lebih sama pengetahuan dan kemampuannya dengan lulusan sekolah di Jakarta, Medan, Palembang, Denpasar, Semarang, Surabaya, Pontianak, Makassar, Ambon, dan Jayapura.
Namun peristiwa yang dialami siswa SMAN 15 di Medan (Gita Saraswati) yang sering juara kelas namun sempat dinyatakan mendapatkan nilai Ujian Nasional 0,87 untuk pelajaran Bahasa Indonesia, menunjukkan Ujian Nasional belum dilakukan dengan baik (walaupun sudah berkali-kali diselenggarakan). Awalnya tidak mendapatkan penjelasan yang baik. Namun karena diangkat media, akhirnya dinyatakan lulus oleh Kemendikbud karena setelah sang siswa menanyakan nasibnya (karena hanya dia sendiri yang tidak lulus dari sekolah itu), maka Kemendikbud di Jakarta segera memeriksa hasil ujiannya dan ternyata nilainya untuk Bahasa Indonesia sebenarnya 7,8 namun terdapat kesalahan penginputan nilai sehingga yang tertera 0,87.
Walaupun akhirnya siswa yang bersangkutan dan orang tuanya senang, namun kasus ini tidak boleh dianggap remeh. Kebetulan saja sang siswa juara kelas sehingga menimbulkan pertanyaan ketika mendapat nilai 0,87; bagaimana kalau terdapat kesalahan penginputan antara 6,79 menjadi 9,79 atau sebaliknya? Mungkin orang tidak akan mempertanyakan, namun akan menggambarkan keadaan yang tidak sesungguhnya.
Apalagi ternyata kasus ini bukan satu-satunya kekeliruan dalam Ujian Nasional yang terjadi. Seorang siswa SMA di Tangerang nilai matematika untuk ujian nasionalnya tidak muncul sehingga sang siswa stres dan murung terus karena belum mendapat jawaban walaupun sudah bertanya kepada pihak sekolah dan Diknas Kabupaten Tangerang.
Indonesia yang akan menggunakan nuklir sebagai salah satu alternatif energi dan akan membangun jalan menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera (yang memerlukan ketelitian sangat tinggi), seharusnya tidak perlu lagi melakukan kesalahan seperti itu. Semakin kita tidak membiarkan kekeliruan kecil, akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara kita. Namun kalau terlalu memaklumi kekeliruan-kekeliruan seperti ini, maka masyarakat akan sulit memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Semoga untuk ujian nasional tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang dapat ditemukan cara yang baik yang tidak memungkinkan lagi kekeliruan penginputan nilai seperti dalam kasus di atas.
Kemendikbud harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan Ujian Nasional perlu dievaluasi agar benar-benar bermanfaat dan tahun depan tidak trulang lagi kekeliruan yang terjadi, termasuk kesalahan memasukkan nilai ujian. Penggunaan anggaran yang besar juga harus dievaluasi agar benar-benar digunakan sesuai harapan masyarakat, bukan digunakan oleh oknum untuk memerkaya diri.
Di bidang pertanian, pendidikan bisa membantu para petani kita agar dapat hidup lebih baik. Jangan sampai cara bertani dan masalah yang dihadapi sama dari zaman dulu kala, tanpa ada pengembangan. Di bidang peternakan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, penegakan hukum, ekonomi, kedokteran, dll pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat hidup lebih baik dan lebih sejahtera.
Pendidikan juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kebutuhannya. Kalau kita kunjungi kota-kota kecil di Australia, Jepang, Selandia Baru, AS dan Eropa pasti bisa minum air secara langsung tanpa dimasak. Itulah artinya air bersih bagi mereka; sambil mandi, boleh langsung minum air. Tapi di Indonesia, di Jakarta pun tidak hisa langsung diminum, harus dimasak dulu. Pejabat kita yang ahli mengatakan bahwa orang Indonesia bisa membuat air bersih seperti itu dan anggarannya pun ada kalau mau. Tapi karena belum menjadi prioritas, maka tidak dikerjakan. Kenapa tidak dijadikan prioritas? Karena masyarakat tidak menganggapnya sebagai kebutuhan.
Pendidikan seharusnya bisa menolong masyarakat untuk mempunyai pemahaman bahwa anggaran untuk membangun jembatan dari Sumatra ke Jawa lebih baik digunakan untuk menyediakan air bersih yang bisa langsung diminum oleh 240 juta masyarakat Indonesia di mana pun.
Pendidikan juga seharusnya bisa menolong orang untuk bisa menyampaikan pandangannya dengan baik dan bagaimana menghadapi lawan bicara yang berbeda pandangan dan dapat menghindari perbuatan yang merugikan orang lain.
Dengan berbagai pengalaman menyelengggarakan ujian nasional, maka Mendikbud M Nuh yang baru saja mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, perlu bersikap tegas agar Ujian Nasional tahun 2014 tidak boleh ada lagi kekeliruan seperti yang terjadi selama ini. Mulai sekarang harus dievaluasi dan diambil langkah-langkah perbaikan, jangan mendekati hari H baru diadakan persiapan.
Sumber : edukasi.kompasiana.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar